HAI PENGUASA, LIHATLAH KAMI…..!!!

Hak Asasi Manusia (HAM) pascakonflik ternyata masih tumpang tindih. Begitu yang terlihat di salah satu wilayah Aceh Besar, Dusun Blang Lam Baroe, Saree Aceh, Kecamatan Lembah Seulawah.

Kamis (22/07), waktu menunjukkan pukul 10.00 WIB. Jalanan masih tidak begitu ramai. Perumahan penduduk tampak begitu sunyi. Maklum saja, sebagian besar penduduk di desa ini memiliki mata pencaharian sebagai petani atau peladang, setengah waktu mereka habiskan untuk menggarap ladangnya.

Siapa sangka, dusun yang terlihat tentram ini ternyata memiliki masa lalu yang kelam dan tak banyak pihak yang mengetahuinya. Banyak hak warga yang terekploitasi dan tak jelas penyelesaiannya. Bahkan letak keadilan antara warga yang kaya dan miskin pun patut dipertanyakan.

Ketika masa damai Aceh setelah perjanjian MOU Helsinki tanggal 15 Agustus 2005, banyak hak warga yang belum terpenuhi. Pemerintah setempat hanya mengumbar-umbar janji yang tidak direalisasikan. Salah satu kasus yang didapati adalah pada pembagian jatah hak tempat tinggal untuk warga yang kehilangan rumah ketika konflik. Ada ketidakadilan disini, para warga yang lebih mampu justru lebih banyak mendapatkan bantuan dari pemerintah ketimbang warga yang lebih miskin. Hingga saat ini pun, masih banyak warga yang belum mendapatkan haknya.

“Beginilah nasib kami, hingga sekarang pun hak kami belum dipenuhi. Malahan tetangga-tetangga kami yang jauh lebih kaya sering kali mendapat bantuan dari pemerintah. Sekarang ini saya masih tinggal di rumah orang. Bahkan tanah untuk berladang pun saya tidak punya, harus pinjam pada orang juga,”keluh Hafsah salah seorang petani bengkuang di dusun tersebut.

Janji hanya sekedar janji. Menurut keterangan Hafsah, pada tahun 2005 Kepala Dusun pernah mengutip dana sebanyak Rp50.000,- pada tiap warga dengan alasan sebagai syarat warga agar mereka mendapatkan rumah. Namun hingga beberapa tahun belakangan hingga 2010 ini ternyata hanya sebagian saja hak warga tersebut yang terpenuhi. Banyak warga Dusun Blang Lam Baroe merasa iba karena hak yang tak kunjung terpenuhi tersebut.

Jelas telihat hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) di Dusun Blang Lam Baroe ini belum sepenuhnya terpenuhi. Abdul Wahab, mantan imum Mukim Desa Blang Lam Baroe menerangkan bahwa dari segi kesehatan, satu-satunya Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) yang ada tidak dilengkapi dengan fasilitas dan dokter yang memadai. Warga setempat terpaksa dirujuk ke rumah sakit yang ada di Banda Aceh jika mengidap penyakit yang serius. Dan di sana pun, mereka harus menunggu sampai berhari-hari untuk mendapatkan pelayanan dari pihak rumah sakit. Untuk pendidikan saja, hanya ada dua orang guru honor dan beberapa guru kontrak yang mengajar di satu-satunya Sekolah Dasar (SD) yang ada di Dusun Blang Lam Baroe tersebut.

Peran pemerintah dalam pemenuhan hak-hak EKOSOB warga Dusun Blang Lam Baroe masih sangatlah kurang. Padahal, hak EKOSOB adalah hak positif di mana pemerintah harus berperan aktif untuk segera turun tangan agar hak-hak warga terpenuhi. Jika ketidakadilan masih saja ada, lantas untuk apa pemerintah itu ada??

Hari semakin panas, tak terasa jam telah menunjukkan pukul 13.00 WIB. Para petani mulai kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Hafsah masih tetap di tempatnya. Di teras rumah sambil terus membersihkan bebijian di hadapannya, ia kembali bercerita tentang kisah kelam di masa lalunya. Sangat sedih memang. Ternyata pada masa konflik Aceh, Hafsah hidup terluntang-lantung, mengungsi dari satu tempat ke tempat lainnya. Bahkan, ia hampir saja mati diracuni orang.

“Sekitar tahun 2001, saya harus mengungsi ke seulimum. Sangat memprihatinkan, ketika itu kami warga Dusun Blang Lam Baroe diharuskan untuk meninggalkan dusun sesegera mungkin. Sebagian warga termasuk saya sendiri untuk beberapa saat tinggal di pengungsian Seulimum. Sempat pada suatu hari hampir sekitar 200 pengungsi mati diracuni orang. Kami dirawat selama tiga hari di rumah sakit yang ada di Banda Aceh. Dan akhirnya, kami tahu ternyata yang meracuni kami adalah seorang wanita bayaran, yang kemudian tewas dipukul di kantor polisi,” cerita Hafsah dengan mimik serius.

Hhh.., ternyata tak hanya pelanggaran hak EKOSOB, pelanggaran hak SIPOL pun pernah dirasakan oleh Hafsah. Hingga saat ini, ia masih berharap-harap ada sedikit perhatian dari pemerintah untuk memberikan hak yang telah lama dinantikannya. Tak hanya Hafsah, Sangat banyak warga sepertinya belum mendapatkan hak yang layak. Dan mereka hanya bisa mengiba. Lantas, kepada siapakah mereka harus mengadu?? Setelah bertahun-tahun haknya tak kunjung terpenuhi.